Kunjungi Kantor Staf Kepresidenan, Pansus Konflik Lahan DPRD Riau Mulai Temukan Titik Terang
Jakarta, Galamedia.co.id — Panitia Khusus Konflik Lahan DPRD Riau yang dipimpin langsung oleh Marwan Yohanis serta didampingi oleh wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, mengunjungi kantor staf kepresidenan yang berada di Gedung Binagraha, Jakarta, Selasa (28/03) siang.
Dalam kunjungan tersebut, Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan, Staf Ahli Usep Setiawan, Staf Ahli Madia, Sahat. menyambut langsung kedatangan rombongan yang turut dihadiri oleh, Waka Pansus Robin Hutagalung, Anggota Pansus diantaranya Abu Khoiri, Mardianto Manan, Tumpal Hutabarat, Yanti Komalasri, Amyurlis dan Irwandi.
Ketua Pansus DPRD Riau Marwan Yohanis menjelaskan, pihak Pansus juga sebelumnya telah bekoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait demi memperjuangkan hak-hak masyarakat yang telah lama ditindas oleh perusahaan.
“Setelah Kami memaparkan konflik lahan yang terjadi di Riau yang sedang kami tangani,serta progres penanganannya sejauh apa, Tanggapan dari KSP sangat positif, mereka mengapresiasi kita di Riau cepat dalam merespon konflik lahan ini. KSP juga Kemudian menanggapi satu persatu permasalahan yang kami paparkan tersebut,,” ujar Marwan Yohanis.
Tim Pansus juga memaparkan keadaan yang terjadi saat ini,tentang parit gajah yang dibuat oleh perusahaan yang mana dengan perbuatan tersebut banyak masyarakat yang kesulitan dalam melakukan aktivitas keseharian mereka untuk mencari nafkah.
“Mereka membuat suatu perencanaan,pertama ada aksi cepat yang akan dilakukan yaitu tentang penyelesaian parit gajah yang sudah menghambat akses masyarakat untuk beraktivitas. kami juga memohon pada KSP untuk perusahaan menutup kembali parit yang mereka buat tersebut agar masyarakat bisa beraktivitas. dan respon dari mereka dalam waktu dekat KSP berencana akan menyurati perusahaan tersebut untuk segera menghentikannya,”ungkapnya.
Pihaknya juga telah sepakat dengan KSP bahwa dalam waktu 10 hari kedepan Tim Pansus akan melengkapi data yang diperlukan oleh pihak KSP demi memperjuangkan hak-hak masyarakat yang telah lama berkonflik dengan perusahaan.
“Tadi KSP meminta data perusahaan dan wilayahnya, setelah kami laporkan nantinya KSP akan menindaklanjuti dengan menggelar rapat koordinasi terintegrasi dengan kementerian terkait. Tentunya kami meminta dengan melibatkan juga Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Ini akan kita laksanakan pada minggu kedua dan ketiga April mendatang,”imbuhnya.
Politisi Gerindra Riau ini juga mengatakan, untuk paripurna rekomendasi, pihaknya menargetkan akan digelar pada Mei mendatang. Karena Pansus ditargetkan bekerja selama enam bulan.
“Karena pansus sifatnya hanya memberikan rekomendasi,maka disepakati hasil rekomendasi pansus akan disampaikan kepada KSP untuk dapat dikawal oleh kementerian. Setelah ini kami akan membuat rekomendasi,dan melakukan rapat kordinasi yang dipimpin langsung oleh staf kepresidenan, selanjutnya minggu kedua dan ketiga bulan Mei kita akan lakukan rapat agar segera diparipurnakan,”tutupnya. (Dhi)
