Pekanbaru, (GM) — Tokoh masyarakat Riau yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR),senin pagi melakukan hering bersama legislator DPRD Riau diruang rapat medium.
Dipimpin oleh DR. drh Chaidir MM dan beberapa tokoh masyarakat Riau lainnya, seperti Rivaie Rachman, Tuan Guru Ismail Royan, Azlaini Agus, Nazir, Wan Thamrin Hasyim, Wan Abubakar, Diana Tabrani dan beberapa tokoh lainnya. FKPMR menyampaikan maksud dan tujuannya ke gedung DPRD Riau.
Di dalam kata sambutannya, Chaidir Menyampaikan pokok-pokok pikiran FKPMR mengenai blok Rokan yang akan berakhir kontrak pengelolaannya pada tahun 2021 dari tangan PT Chvron Pasifik Indonesia.
“FKPMR ingin mengoptimalkan upaya bersama, daerah secara maksimal dapat alih kelola. Tapi kita tekankan, jangan berprasangka FKPMR mau ikut dalam kelola, bukan. Tapi kita hanya ingin daerah maksimal,” Ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Mantan Ketua DPRD Riau dua Priode ini,Melimpahnya kekayaan alam yang ada di Riau berbanding terbalik denga kesejahteraan masyarakat dan oembagunan insfrastrukturnya.
“setelah merumuskan dan melakukan pertemuan, FKPMR merumuskan 5 pokok pikiran terkait Blok Rokan, yakni PI 10 persen, Peluang kerjasama Bisnis to bisnis, Peluang usaha bagi pelaku usaha di daerah, Kesempatan lapangan kerja putra daerah, dan peluang alih kelola aset,” Paparnya.
Hal senada juga disampaikan Pimpinan DPRD Riau, Asri Auzar. Asri mengatakan, tiga pilar harus satu suara demi merebut kembali hak-hak masyarakat yang selama ini belum pernah dirasakan mereka.
“Sebelumnya kita memgucapkan terimakasih untuk tokoh FKPMR yang mana beliau yang ada di sini mereka adalah pembangun-pembangun Riau terdahulu,tentunya kami mengapresisasi perhatian mereka,Ada tiga pilar LAM,Pemprov Riau dan FKPMR,kalau kita sudah kompak pasti akan dapat merebut kembali hal-hak kita. Kita harus melawan kezoliman yang terjadi selama ini,”ungkapnya
Sementara itu, pimpinan rapat, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan, bahwa pertemuan tersebut adalah daya dorong bagi DPRD untuk memperjuangkan hak Riau terhadap Blok Rokan.
“Poin-poin yang disampaikan, kita mendukung penuh. Salah satunya adalah soal PI 10 persen, dimana Pemprov sudah menunjuk Riau Petroleum untuk mengelola PI tersebut. Kita menuntut saat ini Riau Petroleum harus sanggup untuk itu, kalau gak sanggup mundur, sehingga PI ini tidak sia-sia,”tuturnya. (ADV)
