Kampar, Galamedia.co.id — Komisi II DPRD Kabupaten Kampar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen RSUD Bangkinang di Gedung DPRD Kampar, Senin (19/1/2026). Pertemuan ini merespons keluhan tenaga kesehatan di media sosial terkait pemangkasan insentif dan tunggakan Jasa Pelayanan (Jaspel) yang dinilai tidak manusiawi.
RDP tersebut diawali dengan pemanggilan dokter Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) RSUD Bangkinang untuk memberikan klarifikasi secara langsung terkait persoalan yang mereka keluhkan.
Ketua Komisi II DPRD Kampar, Tony Hidayat, menyampaikan sejumlah kesimpulan hasil RDP. Salah satu poin utama adalah terjadinya penurunan insentif yang signifikan, di mana seluruh dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis, menerima insentif secara flat sebesar Rp850 ribu.
Selain itu, Komisi II juga mencatat adanya keterlambatan pembayaran jasa pelayanan (jaspel). Jaspel bulan Maret 2025 baru dibayarkan pada Januari 2026 dan hingga kini masih menyisakan tunggakan. Penghapusan uang lembur serta jaga malam juga dinilai berpotensi berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Bangkinang.
Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD Bangkinang, dr. Imawan Hardiman, menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan tidak terdampak oleh dinamika internal yang terjadi.
“Walaupun ada gonjang-ganjing, pelayanan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tetap memuaskan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan insentif merupakan masalah internal yang setiap tahun selalu diusulkan. Namun, keterbatasan fiskal daerah membuat kebijakan tersebut harus disesuaikan.“Ini yang bisa kita lakukan dalam kondisi keuangan daerah saat ini,” kata Imawan.
Menurutnya, sebagian dokter PPPK sebenarnya telah menerima penjelasan langsung dari manajemen. Namun, karena tidak semua memperoleh informasi secara utuh, keluhan tersebut kemudian disampaikan melalui media sosial.
Imawan juga mengungkapkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang yang cukup terbatas.
Situasi ini diperparah dengan besarnya utang obat, bahkan belanja obat tanpa pagu anggaran menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2024.
“Untuk tahun 2025, RSUD sudah mengusulkan pagu pembelian obat ke BPKAD Kampar sebesar Rp13 miliar,” jelasnya.
Terkait jaspel, Imawan menegaskan bahwa penundaan pembayaran tidak berarti penghapusan. Jaspel pasien BPJS bulan Maret dipastikan akan dibayarkan, sementara jaspel pasien umum direncanakan terbayar pada Desember 2026.
“Jaspel tertunda, bukan hilang,” tegasnya.
Pada tahun 2025, pendapatan BLUD RSUD Bangkinang tercatat sebesar Rp64 miliar.
Sebelumnya, manajemen mengusulkan agar skema insentif lama tetap dipertahankan, dengan rincian insentif dokter umum sebesar Rp5,6 juta, dokter spesialis muda Rp14 juta, dan dokter spesialis madya hingga Rp16 juta.
“Namun karena kondisi fiskal daerah menurun, seluruh insentif ditetapkan menjadi Rp850 ribu. Ini merupakan keputusan pemerintah daerah,” jelas Imawan.
Mengenai uang lembur dan jaga malam, ia mengakui hingga kini belum dibayarkan meski beban kerja tenaga medis telah melampaui 150 jam per bulan.“Benar belum dibayarkan, tetapi sedang kami perjuangkan,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak RSUD telah mengusulkan tambahan anggaran BLUD sebesar Rp24,2 miliar untuk tahun 2026 melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kampar.
Namun karena APBD 2026 telah disahkan pada 28 November 2025, penambahan anggaran dinilai berpotensi melanggar regulasi.
“Penambahan bisa dilakukan melalui APBD Perubahan 2026,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Kampar, Fadhli, menjelaskan bahwa TPP PPPK tahun 2025 ditetapkan flat sebesar Rp 850 ribu. Khusus untuk dokter, ditambahkan insentif khusus sebesar Rp5,6 juta.
“Namun TPP Untuk tahun 2026 ini hanya sekitar Rp 300 Ribu, kebijakan belanja langsung sudah tidak ada lagi. RSUD diharapkan mampu membayar TPP dari APBD dan insentif dari BLUD,” pungkasnya
