Pekanbaru, (GM) — Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM mengkritisi terkait rencana Pemerintahan Kota (Pemko) Pekanbaru, yang akan memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 14 hari ke depan. Masa PSBB pertama berakhir 30 April mendatang.
Menurut Nofrizal, penerapan PSBB di Kota Pekanbaru masih amburadul, ditambah dengan ketidakjelasan bantuan sosial (Bansos) pangan yang disalurkan oleh Pemko kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Untuk itu, Nofrizal berharap Pemko segera melakukan evaluasi penerapan PSBB dari segala aspek, jika tidak dikahwatirkan perpanjangan pemberlakukan PSBB akan mendapatkan perlawanan sosial.
Salah satu contoh yakni, ketidakjelasan data Bansos Pangan yang didistribusikan Pemko beberapa waktu lalu mendapat penolakan dari Forum Komunikasi (FK) RT/RW di beberapa kelurahan di Pekanbaru, karena 15.625 paket sembako yang dikucurkan Pemko tidak sesuai dengan pendataan yang telah dilakukan dan diberikan oleh pihak RT/RW.
Tidak hanya data penerima Bansos, mekanisme pendistribusian, sumber dan besaran anggaran Bansos juga dinilai tidak dilakukan secara transparan.
“Bantuan paket sembako 15.625 kemarin itu bukan data yang sebenarnya, data yang dihimpun oleh pihak RT RW juga harusi diberikan bantuan, jangan nanti RT RW beraggapan data yang mereka kumpulkan hilang begitu saja, tidak bisa, kita DPRD akan kawal itu,” ungkap Nofrizal, Selasa (28/4/2020).
Politisi PAN ini juga meminta Pemko segera merealisasikan bantuan kepada masyaraka Pekanbaru yang terdampak dengan anggaran APBD 2020 yang menggalami pergeseran, dimana pergeseran anggaran tersebut fokus untuk penanganan Covid-19.
“Kita minta dana yang sudah ada segera dikucurkan, apalagi saat ini pergesaran anggaran 2020 ini sudah difokuskan untuk penaganan Covid-19,” ungkap Nofrizal lagi.
Sebagai salah satu solusi agar PSBB di Pekanbaru agar berjalan maksimal, Nofrizal meminta kepada Pemko untuk memberi jaminan kepada masyarakat terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan tetap berada di rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19.
“Masyarakat saat ini dalam kondisi tidak stabil, tidak stabil dalam kondisi keuangan tidak stabil dalam sisi kehidupan, ditambah dengan tidak jelasnya bantuan sehingga timbul kekhawatiran faktor tersebut jadi salah satu pemicu masyarakat tidak patuh aturan. Kalau orang diberi jaminan dapat sesuatu untuk mereka patuh tentu masyarakat lebih semangat untuk menjalankan. Tapi kalau tidak kita khawatir timbul perlawanan sosial mereka cuek dan tidak peduli lagi dengan aturan PSBB ini,” pungkas Nofrizal. (Sumber: Halloriau.com)
