PEKANBARU,Galamedia.co.id — Walikota Pekanbaru Agung Nugroho memerintah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Pekanbaru untuk melaksanakan gotong royong mengangkut tumpukan sampah.
Perintah ini diterbitkan pasca pemutusan kontrak pihak ketiga perusahaan pengangkut sampah di Kota Bertuah, yakni PT Ella Pratama Perkasa (EPP).
Informasi ini sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Minggu (8/6/2024). Dikatakan Zulhelmi, Pemko Pekanbaru secara resmi telah memutus kerjasama pengangkutan sampah dengan PT EPP. Ini karena pelanggaran yang dilakukan pihak ketiga sudah terlalu banyak.
“Sudah banyak ada peringatan atas kelalaian kinerja. Terakhir mereka tidak membayarkan upah pekerja berujung kepada aksi mogok kerja dan terbengkalainya pengangkutan sampai di Kota Pekanbaru,” ungkap Zulhelmi.
Lelaki yang karib disapa Ami ini melanjutkan, saat ini Dinas LHK dan PUPR tengah memaksimal teknis pengangkutan sampah yang baru. Sementara, agar penangkutan sampah tetap berjalan, Wako Pekanbaru telah memerintahkan ASN untuk goro pada hari ini di seluruh kecamatan dan kelurahan.
“Secara teknis, Pak Wali sudah memerintahkan Dinas LHK dan PUPR untuk secepatnya membuat pelaksanaan pengangkutan sampah yang maksimal. Perintah Bapak Wako tegas agar tidak ada sampah yang tercecer apalagi menumpuk,” tambah Ami.
Diketahui sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru secara resmi memutus kontrak kerjasama dengan pihak ketiga pengangkutan sampah, yakni PT Ella Pratama Perkasa. Pemutusan tersebut tertuang kedalam surat berita acara pemutusan perjanjian kerja jasa angkutan persampahan kawasan 1,2 dan 3 Nomor : B.600.1.17.3/DLHK-UPT.PP/24/2025.
Ada beberapa poin dasar pemutusan kerjasama. Pertama penyedia tidak melaksanakan pekerjaan pengangkutan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja.
Kedua penyedia telah diberikan surat Peringatan pertama Nomor B.600.1.17.3/DLHK-
UPP/2/2025 Tanggal 14 Januari 2025. Ketiga, penyedia telah diberikan surat Peringatan Kedua Nomor B.600.1.17.3/DLHK-
UPT.PP/461/2025 Tanggal 30 april 2025.
Dan poin ke empat, sampai dengan tanggal 7 Juni 2025 tidak ada progress perbaikan kinerja oleh penyedia serta tidak memenuhi ketentuan perjanjian yang telah disepakati dalam pokok-pokok Perjanjian Kerja.