Kuansing, (GM) — Anggota Tim Pansus konflik lahan DPRD Riau, Abu Khoiri menegaskan tidak ada kewenangan pihak perusahaan untuk memutus akses jalan warga yang berada disekitar perkebunan, Karna hal ini akan berdampak merugikan masyarakat yang ada disekitar perkebunan tersebut.
Sebagai informasi, Tim pansus konflik lahan DPRD Riau Selasa (22/02) melakukan tinjauan langsung ke ke lokasi konflik yang berada di PT Duta Palma Nusantara dan PT Wanasari Nusantara. yang mana di dua perusahaan ini terbukti melakukan tindakan yang merugikan masyarakat sekitar perkebunan.
Perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit ini terbukti dengan sengaja memutus akses jalan warga yang ada di Kecamatan Benai dan Kecamatan Singingi hilir tersebut, sehingga masyarakat yang notabenenya memiliki lahan didalam kawasan perusahaan kesulitan untuk melakukan kegiatan aktivitas mereka sehari-hari.
“Kami memberikan waktu paling lambat satu Minggu untuk perusahaan membangun kembali akses jalan masyarakat yang sudah diputus selama ini. Jika tidak segera dilakukan kami akan ambil tindakan tegas untuk melaporkan ini ke Pihak berwajib,” ujar Politisi PKB Riau ini.
Sementara itu di tempat terpisah, sekretaris daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dady Sambudi mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan bersedia membantu Tim Pansus untuk menyelesaikan konflik lahan yang sudah lama terjadi di lokasi tersebut.
“Kita berharap semoga dengan sudah meninjau langsung kelapangan Tim pansus bisa melihat secara gamblang kondisi seperti apa,dan dapat membuat rekomendasi terkait konflik yang sudah berkepanjangan ini,”ungkapnya.
Pihaknya juga berjanji akan menindaklanjuti hasil rekomendasi dari tim pansus konflik lahan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
“Harapan kami dari pemerintah kabupaten Kuantan Singingi ingin konflik antara masyarakat dengan perusahaan ini dapat diselesaikan dan masyarakat dapat melakukan aktivitas seperti semula,”Tuturnya. (Dhi)