PEKANBARU (GM) — Tahun anggaran 2019 telah berakhir. Meski begitu, saat ini masih banyak proyek dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang belum selesai. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 7 pekerjaan.
Menurut Asri, proyek tersebut harusnya sudah selesai pada 20 Desember 2019 lalu. Namun dinas terkait justru malah memperpanjang waktu pengerjaan. Sehingga dirinya berasumsi ada pihak atau oknum yang sengaja mengakali keterlambatan tersebut.
“Ada 7 proyek yang belum selesai. Harusnya itu bisa selesai semua pada 20 Desember. Patut diduga ada yang bermain sehingga di perpanjang waktunya,” ujar Asri.
Adapun tujuh proyek yang ia maksud diantaranya pembangunan Jembatan Sail Pekanbaru, Jembatan yang menghubungkan Pekanbaru-Siak, Jembatan Koto Gasib, Masjid Raya Riau di Palas Pekanbaru dan beberapa jalan seperti di Pulau Padang Kepulauan Merant.
Ia mendapat informasi bahwa Pemprov Riau telah memberikan denda keterlambatan kepada rekanan. Termasuk memberi masa perpanjangan pelaksaan proyek hingga 50 hari. Dirinya mendorong agar komisi terkait di DPRD Riau untuk mendatangi langsung proyek yang belum selesai dan melakukan pengawasan melekat.
“Akan kami dorong komisi terkait agar melakukan pengawasan melekat. Komisi IV tepatnya,” pungkas Asri.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ikhwan. Kata dia, memang Komisi IV telah menjadwalkan rapat evaluasi dengan dinas terkait. Termasuk juga membahas program yang belum selesai pada tahun 2019. Selain itu, dirinya juga ingin memastikan bahwa seluruh pekerjaan sudah mulai dilaksanakan pada awal tahun.
“Kita lihat kementerian. Mengapa pekerjaan pusat bisa selesai tepat waktu? Karena seluruh pekerjaan dimulai awal tahun. Ini endak. Udah mau-mau akhir baru di lelang. Makanya saya bilang, sekarang ini seluruh pekerjaan lelang saja. Karena kan proses lelang itu butuh waktu,” pungkasnya.(Riaupos.co)